perbup tentang pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. perbup tentang pemilihan kepala desa

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang : a. pemilihan kepala desa. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah. 2019. ABSTRAK: Dalam rangka lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemilihancalon kepala desa. Mengubah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 54) diubah. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Desa Musyawarah Desa, Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Antar Waktu. E. Ketentuan Umum 2. 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021. C-2-bahwa dengan perkembangan situasi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 dan adanya perkembangan kebijakan Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vints Disease 2019 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untukBeberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 13 Seri D) diubah. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa; Mengingat 1. (4) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai. 53, BD. Sanggau : 10 Hal. 48. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2 Tahun 2015. 11. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PERDA Kab Cianjur No 5 Tahun 2006 tentang Tata. PERBUP Kab. Tipe Dokumen. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Mencabut Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati. Umumnya ini di sebabkan oleh kapasitas. Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 13. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia. 5, BD. Subjek. 59, BD. ABSTRAK: a. DESA. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedauiatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kabupaten Lampung Selatan. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. Mengingat : 1. Judul. kepala desa. ABSTRAK: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. com,- Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan no 51 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 2). (Perbup) Nomor 17/2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda. Peraturan Menteri 3. ABSTRAK: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat 31 ayat (2) UU no 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 49 permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa san pasal 69 ayat (3) peraturan daerah kabupaten jember nomor 7 tahun 2015 tentang desa; b. 18. 2022/NO. Peraturan Perundang-undangan. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tata cara pemilihan kepala desa, persyaratan calon kepada desa sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perudang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentinganPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 141 Halaman. Login. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Apr 28, 2021 · Mencabut: Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. PERBUP Kab. Subjek. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Judul. 33 Tahun 2015; Perbup Karimun Nomor 36 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 52 T ahun 2018 ; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman teknis pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kab. 17. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019. 2022/NO. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur Pemilihan Kepala. Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. T. 26, BD. 15. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2104 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20Is tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: interval waktu Pemilihan. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022. Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang. Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu merupakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. TAHAPAN DAN JADWAL PEMILU 2024. tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; 13. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun. Judul. Desa. 3 Tahun 2015 tentang , Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda No. Bangkalan, Lingkarjatim. 5, BD. TENTANG PPS DESA BANJAR SARI. Perbup 19 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25. DESA. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 9. Persyaratan calon kepala desa, serta persyaratan peserta musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Kupang No. 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapakan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desadalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (COVID-19); d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Pemilihan Kepala Desa. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 42, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 78, dan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,. Pembinaan Kepala Desa 8. 11. 2018. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa. peraturan bupati (perbup) no. PERBUP Kab. penetapan. Permendagri 112/2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 Bab, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Pencalonan, Kepala. mengubah Peraturan Bupati Gresik nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (4) Peresmian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. PERBUP: Instansi : Kabupaten Semarang: Tempat Penetapan : Ungaran: Tanggal Penetapan : 0000-00-00: Tanggal Pengundangan : 0000-00-00: Sumber :-Subjek :-. mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentangPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Tahun. bahwa beberapa ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015, tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; b. Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiranKEPALA DESA - PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal 38, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan. U. pdf. Peraturan Perundang-undangan. 26 Tahun 2004, UU No. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Judul. 2023/NO. ABSTRAK: bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 -Tah'un 2015 Ten tang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. Tipe Dokumen. Aug 6, 2022 · August 6, 2022. tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 11. UU No 6 Th 2014; 5. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. 9, BD. U. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Ditetapkan Tanggal. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tema. 2022. Subjek. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang. 2019. . 2021/NO. BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (Pasal 4 Perda 5/2021+Mulok) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan. Tipe Dokumen. Nomor. 2019/NO. Pemilihan Kepala Desa 3. 2018. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang di Kabupaten Lampung Selatan. E. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2020. bahw a berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Tema. KUBU RAYA: 8 HLM. 2019/No. E. 18. peraturan bupati (perbup) tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati lombok utara nomor 35 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana perwujudan5470 kB. ABSTRAK: a. mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan. Rabu, 27 September 2023; Cari. [Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022] 826 kB. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 2019. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun2015 tentangPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 2023. s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita NegaraPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ABSTRAK:. Melihat hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong meminta para kades baru dapat mengikuti regulasi yang ada. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5), Panitia Pemilihan mempunyai. 29 Tahun 1959, UU No. Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 44 ayat (3), pasal 54 ayat (4) c, dan pasal 1O6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan. bahwa pedoman tekni pelasanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021. 04 November 2019 Diundangkan Tanggal. CATATAN: Peraturan Bupati. Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 5. 41 HalamanJudul. PAW belum dapat. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu T. Ditetapkan Tanggal. 44. Jenis. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Daerah telah. PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2015 TTG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. T. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara,. Glosarium. 2020. 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 6. Desa. Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RepublikPEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENAGWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.